Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa menilai dukungan fiskal pemerintah sudah cukup untuk merealisasikan program-program prioritas pemerintah. Namun, dukungan dari lembaga jasa keuangan (LJK) seperti perbankan dinilai penting.
Hal ini menanggapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah melakukan penyesuaian ketentuan Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mendorong perbankan agar lebih mendukung kepada program-program prioritas pemerintah. Penyesuaian tersebut akan dituangkan melalui Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) untuk mengatur arah penyaluran kredit perbankan yang mendukung program nasional.
Purbaya mengatakan bank-bank perlu didorong untuk menyalurkan pembiayaan ke program-program pembangunan. Menurutnya, perbankan mungkin selama ini cenderung menempatkan dananya di bank sentral.
“Itu sudah cukup semua dari pemerintah tapi kan masih nanti ada program-program pembangunan yang lain di mana mungkin selama ini bank-bank males, sukanya taruh di bank sentral uangnya. Mungkin didorong ke arah sana, ke sektor riil dan pembangunan,” kata Purbaya saat ditemui wartawan, Jumat (10/4/2026).
Ia menilai peraturan OJK itu akan baik untuk mendorong program-program pembangunan pemerintah. Namun, Purbaya mengatakan ia harus melihat terlebih dahulu secara lengkap peraturannya jika sudah terbit.
“Itu kalau dikerjakan mestinya bagus, tapi saya belum lihat seperti apa peraturannya, nanti saya asses dulu peraturannya seperti apa baru saya bisa kasih komentar yang bagus,” tutur dia.
Purbaya menekankan bahwa penting untuk mendorong perbankan menjalankan fungsi intermediasi untuk mendorong ekonomi.
“Tapi yang penting adalah setiap upaya untuk memastikan bank melakukan fungsi intermediasinya yaitu memberi pinjaman, itu bagus buat ekonomi,” tukas Purbaya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan POJK tersebut akan mengarahkan perbankan nasional untuk menyalurkan kredit kepada program prioritas pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), tiga juta rumah, hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Di dalamnya bagaimana kita juga mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” ujar Friderica atau yang akrab disapa Kiki di Menara Bank Mega, Selasa (7/4/2026).
Ia berujar kebijakan ini dapat mendorong kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, memperkuat ekosistem UMKM, serta meningkatkan kredit/pembiayaan industri perbankan.
Kendati begitu, Kiki menyatakan penyaluran pembiayaan kepada sektor prioritas pemerintah tidak bersifat wajib, tergantung pada manajemen risiko dan risk appetite dari masing-masing bank.
“Nggak wajib, tapi kita dorong untuk itu. Kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka (bank). Tapi intinya bagaimana OJK sekarang kita mendorong sektor jasa keuangan OJK itu kan bagaimana kita menjaga stabilitas sistem keuangan,” imbuhnya.
(fsd/fsd)
