Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Pembangunan Daerah (BPD) menghadapi tantangan besar jika pemerintah benar-benar memindahkan payroll aparatur sipil negara (ASN) dari BPD ke bank-bank Himbara. Pasalnya, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi sumber likuiditas BPD yang selama ini berasal dari dana ASN.
Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Doddy Zulverdi mengatakan peralihan dana ASN tentu akan memberikan dampak terhadap BPD. Namun, menurutnya, dampak tersebut justru dapat menjadi momentum bagi BPD untuk meningkatkan daya saing dan tidak lagi terlalu bergantung pada satu sumber dana.
“Ini kan sebuah proses dan ini juga bisa membuat BPD-nya menjadi lebih, lebih kreatif menarik dana. Jadi mungkin kalau selama ini BPD terlalu tergantung kepada dana-dana dari ASN, sekarang dia akan lebih didorong untuk kreatif mencari dana, kan bersaing dengan bank-bank jenis lain yang bukan BPD sehingga lebih sehat ya, lebih punya daya saing,” kata Doddy seusai acara Lampung Financial Festival, dikutip Senin (7/9/2026).
Menurut Doddy, BPD perlu mulai memperkuat basis nasabah non-ASN agar struktur pendanaannya lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, apabila terjadi pengurangan dana ASN, BPD tetap memiliki sumber dana alternatif.
Ia menilai BPD juga dapat memberikan berbagai insentif dan meningkatkan kualitas layanan untuk mempertahankan nasabah yang ada sekaligus menarik nasabah baru.
“Harapannya tentu saja BPD kan tidak, bisa saja kemudian kalau dia ingin menghindari terjadinya peralihan dana besar-besaran dia harus memberikan insentif-insentif yang menarik kan fasilitas atau jasa layanan bank yang lebih baik gitu kan sehingga kemudian meminimalisir terjadinya perpindahan,” ujarnya.
Doddy mengatakan dampak terhadap BPD tetap perlu diantisipasi. Namun, ia berharap kebijakan pemindahan payroll ASN tidak dilakukan secara mendadak sehingga memberikan waktu bagi BPD untuk menyesuaikan strategi bisnis dan struktur pendanaannya.
“Yang jelas tentu saja jangan tiba-tiba ya, ada proses dan tidak kemudian ‘oh ya besok harus pindah’, nggak bisa begitu ya. Harus bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing bank-nya,” tegas Doddy.
BPD Harus Kurangi Ketergantungan pada ASN
Doddy menilai pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi masing-masing BPD apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Menurutnya, tidak semua BPD memiliki tingkat ketergantungan terhadap dana ASN yang sama.
Ia juga meyakini pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang justru berpotensi mengganggu kesehatan perbankan daerah.
“BPD ini kan juga bagaimanapun adalah bank, bank umum ya, dan bank itu bentuknya apapun mau BPD atau bukan ya kita harus jaga ininya jangan sampai kemudian dia terganggu karena itu kan mengakibatkan stabilitas atau ketahanan perbankan kita terganggu,” jelasnya.
Karena itu, menurut Doddy, apabila kebijakan pemindahan payroll ASN dijalankan, prosesnya kemungkinan dilakukan secara bertahap. BPD juga dinilai memiliki waktu untuk melakukan persiapan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Dari sisi likuiditas, Doddy mengakui peralihan dana ASN akan membuat likuiditas ikut berpindah. Namun, ia menilai kondisi tersebut tidak serta-merta membuat BPD mengalami persoalan likuiditas karena bank daerah memiliki sejumlah aset likuid sebagai penyangga.
“Ya tentu saja kalau ada peralihan dana ya likuiditas tentu akan pindah. Tapi kan itu tentu saja bukan komposisi asetnya, komposisi asetnya BPD kan juga tentunya banyak yang kuatlah ya mereka punya SBN, punya simpanan di bank lain juga sehingga tentu kalaupun terjadi peralihan mereka sudah punya back-up likuiditas,” ungkapnya.
Meski demikian, Doddy menekankan pentingnya BPD memperkuat struktur simpanan agar tidak bergantung pada dana ASN. Hal ini dinilai penting karena BPD memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Karena bagaimanapun juga BPD kan harusnya bisa menjadi sumber pembiayaan dan sumber pertumbuhan di daerah, harusnya. Untuk itu ya kita harus dorong terus kemampuan daya saingnya dengan bank-bank lain. Kalau nggak terlalu tergantung sumber satu sumber dana itu kan nggak bisa dijamin ya kesinambungannya nanti,” pungkasnya.
(haa/haa)
