Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah kembali melakukan rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) secara tertutup di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (8/4/2026).
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan rapat kali ini membahas agenda-agenda mendatang terkait formulasi dalam hal perumusan RUU P2SK.
“Cuma membahas beberapa agenda yang harus dituntaskan dan itu berasal dari formulasi dari pemerintah. Ya pemerintah memformulasikan beberapa rumusan yang harus dibicarakan di tingkat pemerintah dulu,” ucap Misbakhun kepada awak media.
Misbakhun mengatakan untuk merampungkan RUU P2SK ini masih membutuhkan waktu, namun tidak ada kepastian sampai kapan. Sebelumnya beredar kabar bahwa rumusan RUU P2SK tersebut akan rampung pada minggu ini.
“Pemerintah mau memformulasikan kembali beberapa isu itu. Kalau pemerintahnya belum memformulasikan beberapa isu artinya apa? Masih butuh waktu buat dibuat,” ucap Misbakhun.
Pada rapat sebelumnya, Tenaga Ahli Menkeu Bidang Pengembangan Sektor Keuangan Herman Saheruddin mengungkapkan total Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diserahkan sebanyak 1.123. Adapun 751 diantaranya merupakan poin utama atau penjelasan.
Ia menjelaskan cakupan pembahasan RUU tersebut sangat luas. Mulai dari industri keuangan non-bank (IKNB) hingga sektor perbankan.
“Kan RUU P2SK ini kan pasalnya kan sebelumnya kan Omnibus banyak banget gitu, jadi mungkin barangkali ada bagian-bagian yang sebenarnya kalau setelah disisir kembali dan perkembangan beberapa bulan sangat-sangat dinamis,” ujar Herman saat ditemui di Gedung DPR RI, dikutip Rabu (8/4/2026).
Herman menyoroti dinamika global yang turut menjadi pertimbangan dalam penguatan beleid ini. Mulai dari tensi perang dagang hingga konflik geopolitik.
“Biar pasar sektor keuangan maupun pasar keuangannya itu bisa lebih kuat, transparan dan stabil,” tegasnya.
(mij/mij)
