Jakarta, CNBC Indonesia – Sidang Paripurna RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) menjadi undang-undang, pada hari ini, Selasa (21/7/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan UU PFII merupakan lompatan besar Indonesia di tengah guncangan global. Keberadaan PFII sebagai pusat investasi global di Indonesia akan memperkokoh Indonesia di kancah dunia.
“Kehadiran UU PFFI, kemudahan akses modal dan investasi asing, PFII menarik arus modal asing serta portofolio berkelanjutan, untuk memperbesar kue finansial internasional,” kata Purbaya.
Jika perekonomian berkembang lebih besar dan cepat, maka hal ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia.
“Tax base yang baru akan tercipta, penciptaan lapangan kerja baru akan tercipta, untuk pemerataan pembangunan nasional,” kata Purbaya.
Dia yakin PFII akan menjadi ekosistem komprehensif yang didukung oleh teknologi terkini, keamanan yang stabil serta dibentengi oleh asas dan tata kelola yang baik.
“Keistimewaan PFII ada di penguatan aspek hukum, keberadaan pengadilan PFII dan lembaga arbitrasi yang konsisten dan independen, yang mengedepankan pelaku usaha, yang berpegang kedaulatan hukum Indonesia,” paparnya.
UU PFII juga mengatur berbagai aspek strategis, mulai dari kelembagaan, kegiatan usaha, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga pemberian fasilitas perpajakan dan berbagai fasilitas khusus lainnya guna meningkatkan daya tarik investasi.
Kehadiran PFII diharapkan mampu memperkuat pembiayaan sektor-sektor prioritas, mendukung pembiayaan proyek strategis nasional, mendorong ekonomi hijau, ekonomi biru, keuangan syariah, teknologi keuangan, serta mempercepat transformasi industri nasional.
PFII juga akan mendorong penciptaan lapangan kerja bagi talenta unggul, sekaligus pengembangan teknologi keuangan, dan pengetahuan, khsususnya bidang keuangan. Dalam jangka panjang, PFII juga akan menghemat biaya modal pemerintah dalam mendukung pembangunan.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
