Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons dorong Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk merealisasikan pembentukan peta jalan (roadma) mitigasi utang pemerintah.
Menurutnya, pemerintah sebetulnya akan konsisten untuk terus mengelola utang sesuai dengan standar internasional, termasuk terkait dengan besaran rasio utang terhadap produk domestik brutp (PDB) maupun komitmen menekan defisit APBN.
“Ya kan pada dasarnya kita akan jalankan acuan-acuan yang internasional pake kan. Rasio utang seperti apa, terus rasio terhadap GDP kan kita jaga, defisitnya seperti apa. Itu yang utamanya ya,” kata Purbaya di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Meski begitu, ia menegaskan, pengelolaan utang tidak bisa lebih baik apabila pemerintah tidak mampu memperkuat pendapatan negara, khususnya terkait dengan optimalisasi penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai melalui penguatan kepatuhan pembayaran masyarakat.
“Pengelolaan utang kan kalau pendapatannya enggak naik-naik juga tetap aja utang nambah. Jadi, kita akan perbaiki pajak dan bea cukai, sehingga tax collection-nya bisa naik,” papar Purbaya.
Ia pun menekankan, kebijakan optimalisasi pendapatan negara ini tetap bisa dilakukan tanpa pemerintah harus secara rutin melakukan kenaikan tarif pajak maupun bea cukai. Asalkan, kepatuhan masyarakat lagi-lagi tinggi dalam memenuhi kewajibannya kepada negara, bukan melakukan kecurangan seperti penghindaran pajak.
“Jadi bukan menaikkan tarif ya, tapi menghilangkan kecurangan-kecurangan yang ada, sehingga pajak kita bisa bagus, pendapatan bisa bagus, tax collection-nya bisa naik,” tutur Purbaya.
“Saya mau naikin compliance sehingga rasio tax-nya cukup bagus. itu adalah jalan utamanya untuk menjaga sustainability dari anggaran. Tanpa itu, kita hanya memanajemen utang,” tegasnya.
Selain itu, Purbaya memastikan, pemerintah juga akan terus memperbaiki kualitas personel pajak dan bea cukai untuk mengoptimalkan pendapatan negara.
“Titik fokusnya adalah perbaikan kinerja personel pajak dan bea cukai ke depan sehingga enggak ada kebocoran, itu utamanya,” kata Purbaya.
Sebagaimana diketahui, dalam rapat kerja dengan pemerintah terkait RAPBN 2027 hari ini, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mendorong pemerintah untuk kembali mempersiapkan peta jalan mitigasi utang pemerintah. Tujuannya untuk menjadikan APBN lebih sehat dan seimbang antara pendapatan dan belanja negara.
“Ada transisi jangka menengah yang perlu dipersiapkan menuju APBN berimbang, adalah peta jalan untuk menyehatkan fiskal sekaligus membangun kepercayaan yang lebih kokoh kepada pelaku pasar,” tuturnya.
(arj/arj)
