Jakarta, CNBC Indonesia — Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan bahwa reformasi Bursa Efek Indonesia jangan sampai berhenti hanya untuk mengejar kebutuhan indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Oleh karena itu dia menekankan bahwa batasan free float tidak boleh berhenti di angka 15%. “Jadi short term miss ya, dan melihat, oh MSCI seperti ini. Nanti bisa ada FTSE. Bisa ada indeks lain. Fokusnya adalah peningkatan likuiditas, peningkatan transparansi,” katanya dalam Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat, (6/2/2026).
Pandu pun menyoroti tantangan likuiditas di pasar modal Indonesia yang dinilai semakin krusial bagi investor institusional. Menurutnya, keterbatasan likuiditas membuat pergerakan masuk dan keluar modal dalam jumlah besar menjadi tidak mudah.
Pandu menjelaskan Danantara menghadapi risiko pasar yang sama dengan pelaku lain, bahkan lebih kompleks karena harus berinvestasi dalam skala besar. Kondisi pasar yang mengecil dapat memperpanjang waktu investasi dari hitungan minggu menjadi berbulan-bulan agar tidak menekan harga pasar saat keluar dari suatu posisi.
“Ini sangat penting juga likuiditas ini sangat penting bagi instituisonal investor, karena at the end, itu yang akan mendorong performa dan likuiditas untuk bursa efek,” jelas Pandu.
Terkait strategi investasi, Pandu mengatakan Danantara menerapkan pendekatan alokasi aset strategis dengan berinvestasi di pasar publik dan pasar privat. Pasar publik dipilih untuk menjaga likuiditas, sementara pasar privat diarahkan untuk penciptaan bisnis dan kerja sama jangka panjang.
Di pasar privat, Danantara menargetkan investasi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik melalui proyek-proyek di Indonesia. Ia menegaskan investasi tidak hanya mengejar imbal hasil finansial, tetapi juga transfer teknologi, pengetahuan, dan keahlian yang diibaratkan sebagai “menukar uang dengan otak”.
Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk meningkatkan batas free float ke porsi 15% mulai bulan depan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, inisiatif tersebut seiring dengan upaya peningkatan transparansi dan pendalaman pasar. Bagi emiten atau perusahaan publik yang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, OJK akan menerapkan exit policy melalui proses pengawasan yang baik.
“SRO akan menerbitkan aturan free float minimal 15% yang akan dilakukan dalam waktu dekat,” ucap Mahendra dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (29/1)
Berdasarkan Peraturan No. I-A Bursa Efek Indonesia (BEI), disebutkan bahwa yang dimaksud saham Free Float adalah saham yang dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5% dari seluruh saham tercatat, bukan dimiliki oleh Pengendali dan Afiliasi dari Pengendali Perusahaan, bukan dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, serta bukan saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan.
Menurut Ketentuan V.1. dari Peraturan No. I-A, persyaratan tersebut adalah 1) jumlah Saham Free Float paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat; serta 2) jumlah pemegang saham paling sedikit 300 (tiga ratus) Nasabah pemilik SID.
Otoritas bursa dapat melakukan Suspensi Efek terhadap Perusahaan Tercatat yang berada di dalam Papan Pemantauan Khusus selama satu tahun berturut-turut. Kemudian, apabila masa Suspensi Efek telah mencapai 2 tahun, maka Bursa dapat melakukan delisting.
(Mentari Puspadini/mkh)
