Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah buka puluhan ribu lowongan pekerjaan untuk menjadi pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Bahkan, pemerintah menjanjikan benefit bagi para pelamar untuk mendapatkan status menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah ingin pengelolaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
“Pemerintah, melalui Panitia Seleksi Nasional SDM PHTC, akan membuka rekrutmen untuk putra-putri terbaik Indonesia untuk ikut serta dalam pengelolaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Zulkifli dalam keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Kamis (16/4).
Sebagai informasi, rekrutmen tersebut dilakukan melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk 35.476 pelamar. Mereka yang lolos seleksi akan menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun sesuai skema program untuk penguatan operasional.
Ia merincikan, 35.476 posisi tersebut terdiri dari 30.000 lowongan untuk posisi manajer koperasi yang nantinya berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara itu, 5.476 lowongan sisanya dibuka untuk posisi pegawai kampung nelayan dengan status kepegawaian di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.
Dalam proses rekrutmen tersebut, pemerintah akan menjalankan seleksi terbuka. Pendaftaran telah dibuka sejak 15 April kemarin hingga 24 April 2026 melalui situs phtc.panselnas.go.id.
Rekrutmen ini terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 serta usia maksimal 35 tahun. Ia menegaskan, dalam proses seleksi ini tidak ada pungutan biaya bagi pelamar.
“Selain itu, kami tegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya apapun,” lanjut Zulkifli.
Pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui situs resmi tersebut dan memastikan proses seleksi akan berlangsung secara adil. Zulkifli juga mengimbau calon pelamar untuk mewaspadai berbagai bentuk penipuan yang menjanjikan kelulusan tanpa melalui proses seleksi resmi.
“Tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan. Bila ada pihak yang minta imbalan, nanti janji lulus, nah itu berarti menipu, berbohong,” tegas Zulkifli.
Pemerintah kemungkinan akan membuka rekrutmen tahap berikutnya, seiring target pembangunan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.
(ayh/ayh)
Add
as a preferred
source on Google
