Jakarta, CNBC Indonesia – Realisasi pembiayaan utang pemerintah telah mencapai Rp494,3 triliun hingga akhir September 2026. Jumlah tersebut setara 59,4% dari target pembiayaan utang tahun ini, dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) menjadi sumber utama pembiayaan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN neto sebesar Rp497,5 triliun. Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman neto tercatat negatif Rp3,2 triliun.
Pemerintah menyatakan realisasi pembiayaan utang hingga September masih sesuai rencana atau on track. Strategi pembiayaan utang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan biaya dana (cost of fund) yang efisien dan risiko yang terkendali.
Selain itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan portofolio utang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan risiko (cost and risk trade-off).
Kinerja pembiayaan utang tersebut berlangsung di tengah dinamika pasar keuangan global, termasuk gejolak geopolitik dan perubahan kebijakan moneter negara-negara maju.
Memasuki kuartal IV-2026, pemerintah masih perlu memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan outlook defisit hingga akhir tahun sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari lelang SBN, penerbitan surat utang ritel, penerbitan obligasi valas, hingga penarikan pinjaman program dari mitra bilateral dan multilateral.
Pada kuartal IV, pemerintah merencanakan 12 kali lelang SBN, yang terdiri dari enam kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Menurut data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Pemerintah juga akan menerbitkan dua seri SBN ritel, yakni Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR015 dan Sukuk Tabungan (ST) seri ST017.
Selain penerbitan di pasar domestik, pemerintah masih memiliki ruang untuk menerbitkan SBN dalam valuta asing. Namun, langkah tersebut akan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan global yang masih sangat dinamis.
Pemerintah juga melihat potensi penarikan pinjaman program bilateral dan multilateral sebesar US$1,8 miliar pada kuartal IV.
Lelang SBN Tetap Diminati Investor
Hingga September 2026, kinerja penerbitan SBN melalui lelang masih terjaga. Hal ini tercermin dari rasio penawaran terhadap jumlah yang dimenangkan atau bid-to-cover ratio yang mencapai 1,87 kali untuk SUN dan 2,52 kali untuk SBSN.
Partisipasi investor asing dalam lelang juga tercatat cukup baik. Rasio bid-to-cover investor asing mencapai 1,9 kali untuk SUN dan 3,1 kali untuk SBSN.
Keaktifan investor asing di pasar primer maupun sekunder turut mendukung arus modal masuk ke pasar SBN sebesar Rp36,7 triliun secara tahun berjalan (year-to-date/YTD) hingga 7 Oktober 2026.
Sementara itu, penerbitan SBN ritel mencatatkan kinerja yang baik dengan total Rp124,32 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari dua seri SUN senilai Rp54,44 triliun dan tiga seri SBSN sebesar Rp69,88 triliun.
Dari pasar internasional, pemerintah telah menerbitkan SBN valas melalui enam transaksi dalam empat mata uang, yakni dolar AS, euro, yen Jepang, dan renminbi. Total penerbitannya setara US$14,76 miliar, dengan rasio bid-to-cover mencapai 2,4 kali yang mencerminkan permintaan kuat dari investor.
Dukungan investor institusi domestik juga masih kuat. Hingga September, perusahaan asuransi dan dana pensiun mencatatkan pembelian neto SBN sebesar Rp137,4 triliun, tumbuh 10,6%. Sementara itu, lembaga domestik lainnya membukukan pembelian neto Rp100,6 triliun, meningkat 15,5%.
Di luar penerbitan surat utang, pemerintah telah menarik pinjaman program bilateral dan multilateral senilai ekuivalen US$2,87 miliar hingga September 2026.
Pemerintah juga mencatat imbal hasil atau yield SBN masih dapat dijaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
Dari data DJPPR, per 7 Oktober 2026, yield SUN seri benchmark tenor 10 tahun berada di level 7,17%. Adapun selisih imbal hasilnya terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury (UST) tenor 10 tahun tercatat sebesar 188 basis poin.
Spread tersebut lebih rendah dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya. Sebagai perbandingan, berdasarkan data tersebut, spread terhadap UST 10 tahun tercatat sebesar 196 basis poin untuk India, 240 basis poin untuk Filipina, 379 basis poin untuk Afrika Selatan, 409 basis poin untuk Meksiko, dan 765 basis poin untuk Brasil.
Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator yang dipantau pemerintah dalam mengelola biaya pembiayaan utang di tengah perubahan sentimen investor global.
Dari sisi stok utang, outstanding utang pemerintah tercatat sebesar Rp10.293,69 triliun per Juni 2026 atau setara 41,26% terhadap PDB.
Jumlah tersebut terdiri dari SBN sebesar Rp8.966,79 triliun dan pinjaman sebesar Rp1.326,90 triliun.
Pemerintah turut menjaga struktur portofolio utang agar risiko nilai tukar, suku bunga, dan pembiayaan kembali tetap terkendali.
Per Juni 2026, utang dalam denominasi rupiah mencapai 70,2% dari total portofolio, sedangkan utang dalam valuta asing sebesar 29,8%. Komposisi ini menjadi salah satu instrumen pengelolaan risiko nilai tukar.
Selain itu, rata-rata waktu jatuh tempo utang atau Average Time to Maturity tercatat 8,3 tahun. Tenor tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk mengelola kebutuhan pembiayaan kembali utang.
Dari sisi risiko suku bunga, porsi utang dengan suku bunga mengambang atau variable rate tercatat hanya 11,4%, di luar SBN yang terkait dengan skema burden sharing bersama Bank Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Utang dengan suku bunga mengambang tersebut terutama berasal dari pinjaman bilateral dan multilateral.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN hingga akhir 2026 tetap berjalan sesuai rencana, dengan biaya yang efisien serta risiko utang yang terkendali.
(haa/haa)
