Jakarta, CNBC Indonesia — Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus Haryoto Widodo menegaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus bertransformasi menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan ekonomi daerah, di tengah dinamika kebijakan fiskal dan tekanan terhadap transfer ke daerah (TKD).
Menurut Agus, ke depan kekuatan ekonomi daerah tidak lagi hanya ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga oleh kemampuan BPD dalam mengelola dan mengakselerasi perputaran dana di wilayahnya.
“Ke depan, kekuatan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi juga oleh seberapa kuat BPD mampu mengelola, menggerakkan, dan mengakselerasi aliran dana di daerah,” ujar Agus dalam keterangan resminya, Kamis (16/4/2026).
Ia menekankan, peran BPD tidak bisa lagi terbatas sebagai lembaga intermediasi keuangan yang pasif. BPD, kata dia, harus bertransformasi menjadi motor utama penggerak ekonomi daerah.
“BPD tidak boleh hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas menjadi orkestrator pengelolaan keuangan daerah, penjaga stabilitas likuiditas, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi regional,” tegasnya.
Agus menjelaskan, kebijakan transfer kas daerah memiliki implikasi strategis terhadap likuiditas, kapasitas pembangunan, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Di sisi lain, ia menyoroti tekanan terhadap TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan belanja pembangunan serta aktivitas ekonomi lokal.
Meski demikian, Agus melihat kondisi ini sebagai momentum bagi BPD untuk mengambil peran yang lebih besar dalam memperkuat ekonomi daerah.
“Tantangan ini justru merupakan momentum bagi BPD untuk mengoptimalkan pengelolaan dana daerah, memperkuat intermediasi ke sektor produktif, serta membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih terintegrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus memaparkan tiga arah strategis penguatan BPD ke depan. Pertama, penguatan tata kelola dan manajemen risiko guna meningkatkan kredibilitas serta kepercayaan publik. Kedua, transformasi digital dan operasional untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Ketiga, penguatan peran dalam ekosistem daerah, termasuk dukungan terhadap UMKM dan sektor produktif.
Dalam kondisi keterbatasan fiskal, Agus menilai BPD memiliki posisi strategis sebagai solusi dalam mendukung pembangunan daerah.
“Di tengah keterbatasan fiskal, BPD adalah solusi, bukan sekadar pelengkap,” katanya.
Ia juga mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, serta industri perbankan daerah guna memperkuat peran BPD.
“Kami optimis BPD akan semakin mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah, penjaga stabilitas keuangan regional, serta motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Agus.
(mkh/mkh)
Add
as a preferred
source on Google
