Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 14 menteri secara serentak mengundurkan diri dari Kabinet Pembangunan VII pada 20 Mei 1998, di tengah krisis moneter dan gejolak politik yang mengguncang Indonesia.
Langkah tersebut kemudian menjadi salah satu titik balik yang mempercepat berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto.
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri saat itu, Ginandjar Kartasasmita, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut lahir setelah para menteri menyimpulkan kondisi ekonomi Indonesia telah berada di ambang kehancuran.
Dalam bukunya Managing Indonesia’s Transformation (2013), Ginandjar menuturkan bahwa pembahasan sejak pagi bersama para menteri, jurnalis, hingga pelaku usaha mengerucut pada satu kesimpulan, yakni Indonesia sedang bergerak menuju krisis ekonomi dan politik tanpa jalan keluar yang jelas.
Pertemuan penting itu digelar di Gedung Bappenas, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Ginandjar memaparkan kondisi ekonomi nasional secara terbuka dan memperingatkan bahwa Indonesia berpotensi kolaps apabila situasi terus dibiarkan. Mayoritas menteri yang hadir menyetujui penilaian tersebut. Hanya Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Ary Mardjono yang menyampaikan pandangan berbeda.
Dari forum itu, Ginandjar menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari kabinet yang baru dilantik Presiden Soeharto empat hari sebelumnya. Keputusan tersebut kemudian diikuti satu per satu oleh menteri lainnya hingga akhirnya 14 anggota kabinet menyatakan mundur secara bersamaan.
Mereka yang mengundurkan diri adalah Akbar Tandjung, A.M. Hendropriyono, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Ginandjar Kartasasmita, Kuntoro Mangkusubroto, Justika Baharsjah, Rachmadil Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjarawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng.
Dalam pernyataan bersama, ke-14 menteri menilai pembentukan kabinet baru tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan yang sedang dihadapi Indonesia. Mereka menyatakan, “pembentukan kabinet baru tidak akan menyelesaikan akar persoalan krisis.” Sikap tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan para elite ekonomi terhadap kepemimpinan Soeharto telah memudar.
Sejarawan Robert Edward Elson dalam Soeharto: A Political Biography (2017) mencatat bahwa Soeharto terkejut dengan langkah kolektif para menterinya. Menurut Elson, pengunduran diri massal itu berada di luar perhitungan politik Soeharto yang saat itu masih berencana mengumumkan Kabinet Reformasi pada 21 Mei 1998 untuk mempertahankan legitimasi pemerintahannya.
Upaya mencegah pengunduran diri sebenarnya sempat dilakukan. Dalam buku Detik-detik yang Menentukan (2006), Wakil Presiden BJ Habibie mengungkapkan dirinya telah meminta para menteri tetap bertahan di kabinet. Namun, keputusan para menteri sudah bulat dan tidak berubah.
Hilangnya dukungan dari para menteri kunci serta elite politik akhirnya membuat posisi Soeharto semakin sulit dipertahankan. Sehari setelah pengunduran diri massal tersebut, tepat pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia, sekaligus mengakhiri lebih dari tiga dekade pemerintahannya.
(tfa/mkh)
Add
as a preferred
source on Google
