Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat 40-50 juta Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak memiliki rekening, merujuk pada data dari Badan Pengelola Investasi Danantara. Sementara, terdapat 170 juta WNI yang sudah memiliki rekening.
Meski demikian, data tersebut tidak serta-merta digunakan sebagai landasan program satu orang satu rekening. Menurutnya, pemerintah masih akan melakukan pemeriksaan ulang dan mencocokkan data dengan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, pemerintah bisa menyisir data tersebut sesuai dengan kriteria orang berhak menerima bantuan pembuatan rekening gratis.
“Sehingga kita bisa tahu nanti di seluruh provinsi, kabupaten, kota, kami dengan sistem Dukcapil bisa disaring, siapa saja umur 17 tahun yang tidak terdaftar di dalam sistem perbankan, dialah yang berarti tidak punya rekening,” ujar Tito kepada awak media, dikutip Jumat (23/10/2026).
Sejauh ini, pemerintah menetapkan kriteria dari program ini adalah masyarakat yang berada pada desil satu hingga empat berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening. Nantinya, data-data tersebut juga akan disisir berdasarkan kabupaten, kota, kecamatan hingga desa.
Tito mengatakan akan menyerahkan data-data tersebut kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sehingga, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bisa mengeksekusi dan menentukan siapa saja masyarakat yang berhak menerima pembukaan rekening gratis.
“Supaya mereka bisa mendapatkan satu bantuan keuangan Rp50.000 dan langsung dibuka rekening untuk mereka, sehingga mereka bisa menggunakan itu dengan adanya rekening itu,” ujarnya.
Pemerintah juga akan memberikan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan jasa perbankan. Harapannya, lebih banyak lagi masyarakat yang bisa dilacak transaksi keuangannya. Hal ini dinilai penting dilakukan untuk mengetahui berapa uang yang beredar di Indonesia. Dengan demikian kita akan bisa tahu berapa sebenarnya produk domestik bruto Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran program satu orang satu rekening turun 66,32% menjadi hanya Rp1,28 triliun pada 2026. Sedianya, pemerintah harus merogoh kocek Rp3,8 triliun demi pembukaan rekening gratis bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dari usia 17 tahun.
Airlangga mengatakan telah melakukan pemeriksaan silang terhadap target penerima program ini. Hasilnya, pemerintah hanya menemukan 25 juta WNI di desil satu sampai empat dari usia 17 tahun yang belum memiliki rekening. Angka ini berkurang drastis dari sasaran awal sebanyak 74 juta WNI.
“Ya karena jumlahnya kita lihat dari yang umur 17 dan yang belum punya rekening kita pemeriksaan silang datanya. Dari desil satu sampai empat yang belum punya rekening jadi kita sisir datanya,” ujar Airlangga kepada awak media, Kamis (22/10/2026).
Anggaran sebesar Rp1,28 triliun dibutuhkan karena pemerintah menyiapkan setoran awal Rp50.000 bagi masyarakat yang belum memiliki rekening. Menurut Airlangga, data penerima akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pelaksanaan program akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI.
(haa/haa)
