Jakarta, CNBC Indonesia – Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) baru pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengatur ketentuan penerbitan surat utang Danantara, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara bukanlah merupakan instrumen fiskal.
Penerbitan surat utang tersebut, jelas Misbakhun salah satunya adalah untuk menopang operasional Danantara sebagai lembaga yang menaungi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk pembiayaan proyek-proyek yang diinvestasikan.
“Ketika mereka menjadi lembaga yang mempunyai kewenangan sebagai pemegang saham seluruh badan usaha milik negara. Kemudian harus dioperasionalkan. Kemudian mereka tentunya butuh pertama likuiditas untuk melakukan pembiayaan proyek-proyek. Nah pembiayaan proyek-proyek itu kan bisa berasal dari penyertaan modal dari Danantara itu sendiri,” kata Misbakhun kepada pewarta di Gedung DPR RI pada Kamis (4/6/2026).
Aturan mengenai penerbitan dua surat utang tersebut kata Misbakhun akan dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam penjelasannya di rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (3/6/2026) di Gedung DPR, Jakarta menjelaskan hal tersebut.
“Dalam rangka mobilisasi kapital untuk mendorong perekonomian nasional di tengah kondisi ketidakpastian global yang tinggi, RUU ini mengatur bahwa BPI Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus, termasuk patriot bond dan merah putih bond,” kata Purbaya di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Dia menjelaskan bahwa penerbitan surat utang khusus dilakukan dengan menetapkan strategi kebijakan pengendalian risiko yang dikelola secara profesional akuntabel dan pertimbangan bisnis yang sahih.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
