Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengungkapkan sejumlah kebijakan bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar, di tengah besarnya tekanan ekonomi global, sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia mengatakan, di tingkat global, kini tengah memasuki era higher for longer alias tren suku bunga bank sentral yang tinggi. Destry mencontohkan hal ini mulai terjadi di bank sentral negara-negara maju, termasuk di Amerika Serikat, Eropa, hingga Jepang imbas tingginya inflasi global mencapai 4,6%.
“Ini akan memengaruhi kinerja neraca pembayaran Indonesia, termasuk stabilisasi nilai tukar kami. Jadi kesimpulannya di global kita akan hadapi situasi atau fenomena higher for longer,” ungkap Destry saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di gedung parlemen, Jakarta pada Senin (28/9/2026.
Untuk menghadapi situasi itu, Destry menegaskan, BI pertama akan terus menjaga konsistensi kebijakan yang akan terus dilakukan sesuai dalam enam program strategis yang telah dicanangkan, mulai dari kebijakan moneter, makroprudensial, hingga sistem pembayaran.
“Ke depan kami akan terus melakukan penguatan pada setiap pilar kebijakan yaitu untuk moneter, antara lain kami akan memperkuat pengawasan lalu lintas devisa, kemudian juga kami akan terus memperkuat kecukupan likuiditas melalui repo operasi moneter untuk non-SBN,” kata Destry.
Khusus untuk upaya menjaga kecukupan likuiditas, Destry mengatakan BI telah memperkuat dengan repo operasi moneter dari surat berharga non-SBN. Kebijakan ini ia sebut sudah siap dilakukan dengan SMF per Oktober 2026.
Kebijakan prioritas utama BI kedua adalah kebijakan makroprudensial dengan memperkuat pengawasan secara digital dan terus melakukan inovasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong intermediasi.
Sementara kebijakan utama BI ketiga adalah sistem pembayaran. Adapun BI akan melakukan perluasan cross-border payment, mendorong eksperimentasi inovasi aset keuangan digital, serta penguatan talenta digital.
Tiga kebijakan utama tersebut, kemudian ditopang dengan empat kebijakan pendukung. Pertama adalah kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.
Destry mengatakan di tengah gejolak global yang penuh ketidakpastian, diversifikasi valuta asing menjadi sangat relevan dengan keadaan yang ada.
“Kita perlu melakukan diversifikasi dari mata uang valas lainnya dalam rangka mendukung kegiatan ekspor ataupun investasi Indonesia,” ucap Destry.
Diversifikasi valas tersebut diutarakan Destry mengalami pertumbuhan yang positif. Menurutnya volume Local Transaction Currency (LCT) terus mengalami penguatan. Namun, memang yang menjadi pekerjaan rumah BI adalah LCT belum diikuti dengan likuiditas tersebut di pasar uang dan valas.
Sebagai bentuk antisipasi, BI terus mendorong penguatan untuk likuiditas baik dari renminbi China (RMB) dan juga untuk likuiditas ye Jepang.
“Jadi ini terus kami lakukan dan juga kita terus memperluas produk untuk mekanisme hedging yang dapat dimanfaatkan oleh investor asing dan pelaku pasar,” tuturnya.
Kebijakan pendukung kedua adalah ekonomi keuangan inklusif, hijau, dan syariah. Gubernur BI mengatakan akan terus memperkuat kebijakan dengan membangun ekosistem ekonomi inklusif dan halal yang berdaya saing.
Kebijakan dan sinergi terus diperkuat melalui penguatan networking dan akses pasar dalam rangka mendukung inisiatif pengembangan UMKM nasional melalui replikasi bisnis model UMKM.
Di sisi lain, Bank Indonesia serta pengembangan pasar uang syariah yang mencakup instrumen transaksi dan ekosistem pasar yang mendukung kebutuhan likuiditas serta pembiayaan ekonomi syariah dengan respon kebijakan serta beberapa penguatan tersebut.
Kebijakan pendukung selanjutnya adalah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. BI akan memperkuat kebijakan ekonomi dan keuangan daerah termasuk peran 46 kantor perwakilan di daerah sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta mendorong ekonomi kerakyatan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
“Kita akan mengoptimalkan peran dari Regional Investor Relation Unit agar kami desain, sehingga dapat terus meningkatkan integrasi untuk aktualisasi investasi strategi daerah,” ungkap Destry,
Salah satu langkah konkrit yang akan dilakukan adalah kembali mengaktifkan forum koordinasi pusat dan daerah secara rutin dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah, termasuk dalam lingkup investasi.
Destry membeberkan bahwa dirinya pun telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan an Kementerian yang berelasi dengan pengembangan ekonomi di daerah.
Selanjutnya, adalah terkait kebijakan internasional BI kan terus perkuat LCT dan memperkuat kerja sama dengan bank sentral internasioanl untuk mendorong penggunaan QRIS antar negara.
Selain itu, Bank Indonesia akan melakukan penguatan untuk unit terkait untuk bisa memperkuat pengelolaan persepsi positif terhadap perekonomian nasional dan juga menjaga ketahanan eksternal serta mendorong perdagangan investasi bilateral dengan beberapa negara mitra.
“Ke depan kami juga akan terus meningkatkan Investor Outreach dan sinergi pengelolaan rating memperkuat peran kantor perwakilan kami di luar negeri dalam melaksanakan dan mengkomunikasikan kebijakan mitra internasional serta memperkuat kerjasama bilateral dan regional di area kebanksentralan untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia,” tuturnya.
Kebijakan utama dan pendukung tersebut juga dilengkapi dengan penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk memperkuat kredibilitas lembaga yang mencakup organisasi, keuangan, dan tata kelola.
“Yang akan kami lakukan yaitu penguatan kelembagaan melalui penyempurnaan perencanaan strategis dengan indikator kinerja yang lebih impactful, penguatan laporan kinerja Deputi Gubernur, dan juga penguatan laporan kinerja anggota Dewan Gubernur dan penguatan standar,” ucap Destry.
Selanjutnya adalah penguatan inovasi digital melalui penguatan layanan publik pemanfaatan data granular dan kecerdasan buatan (AI), pengembangan early warning system, penguatan ketahanan cyber serta penguatan talenta digital untuk mendukung keberlanjutan inovasi.
Pengutan berikutnya adalah sumber daya manusia melalui pengembangan kapabilitas sesuai kebutuhan organisasi sertifikasi profesi penguatan standar kompetensi dan penugasan SDM Bank Indonesia pada lembaga eksternal.
(arj/arj)
